Karawang||Praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan, Asep Agustian SH MH kembali melontarkan kritik tajam terkait polemik usulan parkir gratis di RSUD Karawang yang kini melebar hingga muncul dugaan ijon pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Karawang.
Pria yang akrab disapa Askun itu menilai polemik yang berkembang saat ini seharusnya tidak melebar jika para pimpinan DPRD Karawang memiliki pola komunikasi yang baik dengan masyarakat.
Menurutnya, aksi demonstrasi yang dilakukan Ormas GMPI pada Rabu (22/4/2026) seharusnya bisa dihindari apabila DPRD Karawang lebih responsif dalam menanggapi aspirasi masyarakat.
Askun mengungkapkan, sebelumnya GMPI hanya ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP). Namun, surat permohonan yang telah diajukan disebut tidak mendapatkan respons hingga akhirnya berujung aksi turun ke jalan.
“Saya nilai gaya komunikasi para pimpinan DPRD Karawang saat ini buruk. Apa sih susahnya mereka komunikasi dengan rakyat. Padahal itu kan seharusnya jadi pekerjaan mereka, menyerap aspirasi masyarakat,” ujar Askun.
Ia pun menyoroti sikap sejumlah wakil rakyat yang dinilai berubah setelah terpilih menjadi anggota dewan. Menurutnya, saat masa Pemilu Legislatif para calon anggota dewan begitu aktif mencari dukungan masyarakat, namun setelah terpilih justru dinilai abai terhadap aspirasi publik.
“Jadi mereka ini terkesan seperti kacang lupa kulitnya. Saat Pileg segala cara dilakukan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Tapi ketika sudah jadi anggota dewan malah mendadak budeg saat ada keluhan dari masyarakat,” sindirnya.
Askun menegaskan, tidak semua anggota DPRD harus ikut merespons persoalan tersebut. Namun, menurutnya, pimpinan DPRD yang terdiri dari ketua, wakil ketua, pimpinan komisi hingga ketua fraksi seharusnya dapat mengambil langkah untuk menyelesaikan polemik yang berkembang.
“Saya tidak ingin menyikapinya lagi dari ranah hukum karena itu sudah menjadi urusan aparat penegak hukum. Tapi saya ingin menyoroti gaya komunikasi para pimpinan DPRD Karawang yang buruk,” katanya.
Ia juga mengingatkan para wakil rakyat agar tidak melupakan masyarakat yang telah memberikan mandat politik kepada mereka.
“Ingat, kalian bisa duduk nyaman di ruangan ber-AC karena dipilih rakyat. Kalau kalian abai terhadap aspirasi rakyat, lalu apa yang sedang kalian perjuangkan? Kalau komunikasi saja sulit, masyarakat bisa mencatat itu untuk pemilu berikutnya,” tegasnya.
Askun menjelaskan, polemik ini bermula dari kebijakan layanan parkir berlangganan yang diterapkan Dinas Perhubungan Karawang sebagai salah satu syarat uji KIR kendaraan.
Saat itu, Askun sempat menyoroti kebijakan tersebut dan menyebutnya berpotensi menjadi pungutan liar lantaran dinilai belum memiliki dasar hukum yang jelas, baik melalui peraturan daerah maupun peraturan bupati.
Polemik kemudian berlanjut saat muncul usulan penggratisan parkir di RSUD Karawang yang disampaikan anggota Komisi III DPRD Karawang dari Fraksi Partai NasDem, Mulyadi.
Usulan tersebut memicu pro dan kontra lantaran pengelolaan parkir RSUD Karawang oleh pihak ketiga disebut telah memiliki dasar hukum dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir.
Situasi itu kemudian berkembang menjadi kritik dari sejumlah tokoh dan aktivis di Karawang yang menilai daripada menggratiskan parkir rumah sakit, lebih baik dilakukan efisiensi terhadap gaji, tunjangan hingga pokir anggota DPRD.
“Dari mulai persoalan KIR, parkir, pokir hingga sikap mangkir DPRD Karawang. Semua ini berawal dari buruknya komunikasi para pimpinan DPRD Karawang,” tegas Askun.
Di akhir pernyataannya, Askun juga mengutip pernyataan satir Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait sikap sejumlah pejabat yang dinilai berubah setelah menjabat.
“Benar kata KDM, saat belum jadi pejabat semua orang dicari untuk mendapat dukungan. Tapi setelah jadi pejabat, ketika ditanya malah seperti orang tidak mau menjawab,” pungkasnya.
