KOTA BEKASI – Kebijakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi yang tetap menerima tunjangan perumahan menuai kritik dari sejumlah pihak.
Pengamat kebijakan publik, Rico Noviantoro, menilai kebijakan tersebut tidak menunjukkan empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum pulih sepenuhnya.
“Memang itu hak, tapi hak itu boleh untuk tidak dipakai. Alangkah baiknya jika anggota dewan menunjukkan kepekaan terhadap situasi ekonomi yang belum sehat,” ujar Rico saat dihubungi, Rabu (17/9/2025).
Menurut Rico, sikap anggota dewan yang tetap mengambil tunjangan di tengah situasi ekonomi yang berat menunjukkan kurangnya etika dan kepekaan sosial.
Ia menilai DPRD Kota Bekasi telah gagal menunjukkan empati sebagai wakil rakyat.
“DPRD sedang nir-empati. Sensibilitas sosial anggota dewan hilang. Mereka lupa bahwa mereka wakil rakyat,” kata dia.
Rico menyatakan sepakat terhadap langkah evaluasi tunjangan yang mulai dibahas oleh Pemkot dan DPRD.
Ia berharap peninjauan tersebut tidak sekadar formalitas, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan kepatutan.
“Ini soal etika. Saya setuju jika ada peninjauan. Setelah ada peraturan pemerintah (PP), kepala daerah mengaturnya dalam Peraturan Wali Kota. Alangkah baiknya jika aturan tersebut juga mempertimbangkan sensitivitas terhadap kondisi ekonomi masyarakat,” ucapnya.
