BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menyebut langkah ini perlu dilakukan karena belanja pegawai saat ini sudah menyerap lebih dari 30 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Salah satu strategi yang ditempuh adalah pemanfaatan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) milik Pemkab Bekasi untuk dikelola secara komersial dengan melibatkan pihak ketiga.
“Untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, kita harus meningkatkan potensi yang ada. Fasos-fasum yang kita miliki bisa dimanfaatkan untuk komersial, kita sewakan kepada pihak ketiga,” ujar Ade Kuswara Kunang di Cikarang, Senin (1/9/2025).
Selain itu, Ade juga berencana melakukan penyesuaian pajak daerah. Menurutnya, sebagai wilayah dengan kawasan industri terbesar di Indonesia, Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Kita daerah industri. Jadi kenaikan pajak itu nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat melalui sektor kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan ini tidak hanya untuk menjaga keseimbangan fiskal, tetapi juga untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan tanpa terganggu oleh tingginya belanja pegawai.
“Intinya harus bersemangat dan bertanggung jawab, mengingat belanja pegawai Kabupaten Bekasi sudah lebih dari 40 persen,” jelasnya.
Terkait rencana DPRD Kabupaten Bekasi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ade menegaskan pihaknya siap mendukung sepanjang sesuai aturan dan tidak membebani masyarakat kecil.
“Pansus PAD? Ya nanti dibicarakan dengan legislatif. Dari eksekutif, kami cari solusi yang sesuai aturan tapi bisa meningkatkan PAD. Namun, kami juga mengimbau agar jangan sampai memberatkan masyarakat kecil,” pungkasnya.***
Sumber : BeritaSatu.com
