Bandung || Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 tidak hanya dituntut mampu menyesuaikan kebutuhan fiskal daerah, tetapi juga harus memastikan setiap program yang dibiayai benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Hal tersebut menjadi perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat saat menggelar rapat pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 di Balai Perlindungan Perkebunan, Kota Bandung, Kamis (27/8/2026).
Anggota Komisi II DPRD Jabar dari daerah pemilihan Karawang-Purwakarta, Dea Eka Rizaldi, mengatakan pembahasan perubahan APBD menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus memastikan anggaran diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar prioritas.
Menurutnya, penyesuaian anggaran harus disertai dengan kejelasan target dan ukuran keberhasilan program. Dengan demikian, perubahan APBD tidak sekadar mengubah angka dalam dokumen anggaran, tetapi mampu memperbaiki kualitas pelayanan dan pembangunan daerah.
“Dalam pembahasan RAPBD Perubahan ini, kami ingin memastikan setiap program yang dianggarkan benar-benar memiliki manfaat dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Anggaran daerah harus digunakan secara efektif, transparan dan tepat sasaran,” ujar Dea.
Ia menilai sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan perekonomian masyarakat perlu mendapatkan perhatian, di antaranya pertanian, perkebunan, usaha mikro, serta berbagai sektor produktif lainnya.
Dea juga menekankan pentingnya melihat kembali program yang telah berjalan. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program memberikan hasil serta bagian mana yang masih perlu diperbaiki melalui perubahan anggaran.
“Kami di Komisi II akan terus mengawal agar program-program prioritas tidak hanya bagus dalam perencanaan, tetapi juga mampu direalisasikan dengan baik. Yang paling penting adalah hasil akhirnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Menurut Dea, kualitas APBD pada akhirnya tidak hanya dapat dilihat dari besarnya anggaran yang disiapkan, tetapi dari manfaat yang dihasilkan setelah anggaran tersebut direalisasikan.
“Kita ingin APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan. Karena itu, setiap rupiah anggaran harus dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat,”
