Bandung || Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 di Balai Perlindungan Perkebunan, Kota Bandung, Kamis (27/8/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan perubahan APBD Jawa Barat tahun anggaran 2026, khususnya dalam memastikan program dan alokasi anggaran pada sektor yang menjadi ruang lingkup Komisi II dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan Karawang-Purwakarta, Dea Eka Rizaldi, mengatakan pembahasan RAPBD Perubahan tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka anggaran, tetapi juga harus melihat kebutuhan masyarakat dan efektivitas program yang akan dilaksanakan pemerintah daerah.
Menurut Dea, setiap program yang masuk dalam perubahan APBD harus memiliki sasaran yang jelas, terukur dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
«“Dalam pembahasan RAPBD Perubahan ini, kami ingin memastikan setiap program yang dianggarkan benar-benar memiliki manfaat dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Anggaran daerah harus digunakan secara efektif, transparan dan tepat sasaran,” ujar Dea.»
Dea juga menekankan pentingnya penguatan sektor yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat, termasuk pertanian, perkebunan, usaha mikro, serta sektor produktif lainnya.
Ia menilai, perubahan anggaran harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap program yang telah berjalan sekaligus memperbaiki berbagai hal yang masih belum optimal.
«“Kami di Komisi II akan terus mengawal agar program-program prioritas tidak hanya bagus dalam perencanaan, tetapi juga mampu direalisasikan dengan baik. Yang paling penting adalah hasil akhirnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.»
Dea berharap pembahasan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
“Kita ingin APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan. Karena itu, setiap rupiah anggaran harus dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
