Sukabumi || Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) XV DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Selasa (12/08/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menggali informasi serta memperkuat pembahasan terkait kebijakan dan pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Barat.
Dalam kegiatan tersebut, rombongan Pansus XV berdiskusi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi, khususnya terkait berbagai persoalan lingkungan, mulai dari pengelolaan sampah, pencemaran lingkungan, hingga pentingnya pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memberikan dampak terhadap ekosistem dan masyarakat.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan Karawang-Purwakarta, Dea Eka Rizaldi, mengatakan persoalan lingkungan hidup harus ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan.
Menurut Dea, pembangunan ekonomi dan investasi harus tetap berjalan, namun tidak boleh mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
“Lingkungan hidup bukan hanya persoalan hari ini, tetapi menyangkut masa depan. Karena itu, pembangunan harus memiliki keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kepentingan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Dea.
Dea menilai pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan aturan lingkungan, termasuk memastikan setiap kegiatan usaha memenuhi ketentuan dan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan.
“Kita ingin ada pengawasan yang lebih kuat. Jangan sampai persoalan lingkungan baru ditangani ketika sudah terjadi pencemaran atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pencegahan harus menjadi langkah utama,” katanya.
Ia juga mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama dalam pengelolaan sampah dan perlindungan sumber daya alam.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan komunitas lingkungan diperlukan untuk menciptakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
“Menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini tanggung jawab bersama. Pemerintah membuat kebijakan dan melakukan pengawasan, dunia usaha harus bertanggung jawab, sementara masyarakat juga harus ikut menjaga lingkungannya,” tutur Dea.
Dea berharap hasil kunjungan kerja Pansus XV ke Kabupaten Sukabumi dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam memperkuat kebijakan lingkungan hidup di tingkat Provinsi Jawa Barat.
“Harapannya, kebijakan lingkungan hidup di Jawa Barat semakin konkret, bukan hanya bagus di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mampu menjaga lingkungan untuk generasi berikutnya,” pungkasnya.
