KARAWANG – Dalam agenda Reses III tahun 2025, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Dea Eka Rizaldi, menyerap aspirasi masyarakat Desa Cibadak, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, khususnya dari kalangan petani yang mengeluhkan sulitnya akses terhadap pupuk TSP dan mahalnya obat pertanian.
Dea Eka Rizaldi, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Gerindra Menyerap aspirasi petani dan mendorong realisasi program pengendalian hama. Dalam agenda Reses III Tahun 2025 Terima keluhan petani soal hilangnya pupuk TSP dan mahalnya obat hama
Salah satu petani, Enjo, mengungkapkan bahwa pupuk TSP (Triple Super Phosphate) jenis 26 dan 36 saat ini sudah tidak tersedia di pasaran. Padahal, menurutnya, pupuk ini penting untuk meningkatkan ketahanan batang padi agar tidak mudah terserang hama seperti sundep.
“Awalnya TSP itu 46%, lalu turun jadi 36 dan 26. Tapi sekarang sudah tidak ada. TSP itu sangat penting, jangan sampai dilepas begitu saja,” ujar Enjo.
Selain itu, ia juga menyoroti harga obat-obatan pertanian yang dinilai semakin mahal. “Biasanya saat padi umur 1 bulan atau mau keluar ‘beukah’ butuh obat-obatan, tapi yang bagus harganya bisa Rp400.000 per botol,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Dea Eka Rizaldi menjelaskan bahwa dirinya akan mendorong pemerintah provinsi untuk merealisasikan program pengendalian hama secara konkret dan menyampaikan keluhan petani kepada Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).
“Masalah pupuk memang kebijakan nasional, tapi saya akan sampaikan agar TSP bisa diadakan kembali. Hama sundep harus segera ditangani,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dea menyebut bahwa pengendalian hama sebenarnya masuk dalam program Dinas Pertanian Jawa Barat. Namun hingga kini belum terlihat langkah khusus yang benar-benar dirasakan oleh para petani, khususnya di Karawang.
Saya akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian Jawa Barat, karena produktivitas pertanian tertinggi itu ada di wilayah utara seperti Karawang, Indramayu, Subang, dan Majalengka,” tegasnya.
Dea berharap program pengendalian hama dari Pemprov Jabar dapat segera direalisasikan. “Insyaallah, pemerintah melalui Dinas Pertanian bisa cepat menanggapi dan membantu petani,” pungkasnya.
