Subang || Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Dea Eka Rizaldi, melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah tenant Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di sekitar jalur wisata Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu (2/9/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari kegiatan DPRD Provinsi Jawa Barat dalam melihat secara langsung kondisi dan perkembangan pelaku UMKM, khususnya usaha yang tumbuh di kawasan yang menjadi salah satu jalur menuju destinasi wisata Ciater.
Dalam kunjungan itu, Dea Eka Rizaldi bersama jajaran Komisi II berdialog dengan pelaku usaha untuk menyerap berbagai aspirasi, sekaligus melihat sejumlah tantangan yang dihadapi UMKM dalam menjalankan aktivitas usahanya.
Menurut Dea, keberadaan UMKM di kawasan wisata memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Aktivitas wisata tidak hanya memberikan dampak kepada sektor pariwisata, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat sekitar untuk mengembangkan usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan.
“UMKM merupakan salah satu kekuatan ekonomi masyarakat. Karena itu, kita perlu memastikan para pelaku usaha mendapatkan ruang untuk berkembang, baik dari sisi pemasaran, kualitas produk, maupun akses terhadap pembinaan dan permodalan,” ujar Dea.
Ia menilai kawasan wisata seperti Ciater memiliki potensi besar untuk menjadi pasar bagi produk-produk UMKM lokal. Namun, potensi tersebut perlu didukung dengan pengelolaan kawasan yang baik serta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.
Dea juga mendorong agar produk UMKM lokal tidak hanya mengandalkan pembeli yang datang secara langsung, tetapi mulai diperkuat melalui pemasaran digital sehingga jangkauan pasarnya semakin luas.
“Produk lokal harus memiliki daya saing. Digitalisasi pemasaran menjadi penting agar UMKM di daerah tidak hanya dikenal oleh wisatawan yang datang ke Ciater, tetapi juga bisa menjangkau pasar yang lebih luas,” katanya.
Selain menyerap aspirasi, kunjungan kerja tersebut juga menjadi bahan bagi Komisi II DPRD Jawa Barat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan UMKM.
Dea berharap berbagai masukan dari pelaku UMKM dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM. Jangan sampai program hanya berhenti pada bantuan, tetapi harus ada pendampingan dan keberlanjutan agar usaha masyarakat bisa naik kelas,” pungkasnya.
