Jakarta ||Di balik tembok suram Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, tersimpan kisah panjang seorang terpidana mati yang tak pernah dieksekusi. Namanya Sersan Mayor Boengkoes, mantan Komandan Regu I Kompi C Batalyon Kawal Kehormatan Cakrabirawa, yang terlibat dalam penjemputan paksa Jenderal M.T. Haryono pada malam kelam Gerakan 30 September 1965.
Namun berbeda dengan tokoh lain seperti Letkol Untung yang berakhir di depan regu tembak, Boengkoes justru menghirup udara bebas pada 1999. Perjalanan hukumnya menjadi salah satu anomali paling menarik dalam sejarah Indonesia modern.
Garis Tipis antara Perintah dan Pidana
Pada 1971, Mahkamah Militer Luar Biasa menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Boengkoes. Ia dinyatakan bersalah memimpin pasukan yang menyebabkan tewasnya Jenderal M.T. Haryono.
Namun dalam berbagai kajian sejarah, posisi Boengkoes kerap dipandang sebagai prajurit pelaksana, bukan perancang utama. Dalam doktrin militer saat itu, pembelaannya berpegang pada pelaksanaan perintah atasan. Sebagai bintara di pasukan elit, ruang untuk menolak perintah dinilai sangat terbatas, meski secara hukum perintah ilegal seharusnya dapat ditolak.
Birokrasi dan Penundaan Eksekusi
Sepanjang masa kekuasaan Soeharto, Boengkoes tetap mendekam di penjara dengan status terpidana mati. Namun eksekusinya tak kunjung dilaksanakan.
Sejumlah pengamat menilai, pada era Orde Baru terdapat pola penundaan eksekusi terhadap tahanan politik tertentu. Selain faktor administratif, pertimbangan citra internasional dan isu hak asasi manusia turut memengaruhi.
Desakan dari organisasi seperti Amnesty International juga memperkuat tekanan agar Indonesia meninjau kembali hukuman mati bagi tahanan politik terkait peristiwa 1965.
Reformasi 1998 Jadi Titik Balik
Perubahan besar terjadi setelah runtuhnya Orde Baru pada 1998. Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie, pemerintah mengambil langkah rekonsiliasi nasional.
Melalui Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1998, negara memberikan grasi, amnesti, dan abolisi kepada sejumlah tahanan politik. Status Boengkoes pun diubah dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup, sebelum akhirnya memperoleh pembebasan bersyarat.
Pada 1999, setelah puluhan tahun mendekam, Boengkoes resmi bebas.
Akhir Perjalanan
Hingga wafat pada 2014, Boengkoes tetap menyatakan dirinya hanya menjalankan tugas sebagai prajurit negara. Ia mengklaim operasi yang dilakukan saat itu bertujuan mengamankan para jenderal yang dianggap terlibat rencana kudeta.
Kisah Boengkoes menjadi potret kompleks antara hukum, politik, dan sejarah. Ia berdiri di persimpangan antara ketaatan pada perintah militer dan pertanggungjawaban pidana—sebuah cerita yang hingga kini masih memantik perdebatan panjang dalam membaca ulang tragedi 1965.
Sumber Referensi:
Buku: Manai Sophiaan: Kehormatan Bagi yang Berhak dan memoar Boengkoes: Kesaksian Komandan Kompi C Cakrabirawa.
Arsip Hukum: Catatan putusan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) tahun 1971.
Media: Arsip pelaporan pembebasan Tapol/Napol tahun 1998-1999 di Harian Kompas dan Tempo Interaktif.
Dokumen Negara: Keputusan Presiden No. 154 Tahun 1998 tentang pemberian Grasi dan Abolisi.
Gunawan Ams Useone
