KARAWANG||Aksi premanisme kembali mencoreng proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Seorang mandor lapangan bernama Rosid alias Bonet menjadi korban pemalakan disertai kekerasan fisik saat mengerjakan proyek pelebaran jalan desa di Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, pada Sabtu (5/7/2025).
Bonet, warga Kecamatan Purwasari, Karawang, mengaku dipukul di bagian wajah hingga lebam oleh seorang pria yang mengaku sebagai warga sekitar proyek. Peristiwa bermula ketika pelaku yang diketahui berinisial HI meminta “uang koordinasi”, padahal Bonet telah lebih dulu memberikan uang sebesar Rp.2 juta kepada salah satu pegawai desa setempat.
“Biasanya juga begitu, biar pekerjaan lancar. Itung-itung bagi rezeki,” ujar Bonet sambil menahan sakit di bagian wajahnya.
Menurut pengakuan Bonet, pelaku juga terlihat dalam pengaruh alkohol saat kejadian. “Setelah saya dipukul, ada satu orang lagi dia minta uang lagi, katanya biar nggak ramai untuk keamanan,” Namun pelaku tetap ngotot meminta tambahan uang dengan alasan keamanan. Bonet mengaku awalnya menyerahkan Rp200 ribu, namun pelaku menilai nominal tersebut tidak cukup. Akhirnya Bonet memberikan tambahan hingga total menjadi Rp300 ribu, ujarnya.
Sejumlah pekerja proyek yang menyaksikan kejadian ini mengaku resah. Mereka menyatakan praktik premanisme kerap terjadi dalam setiap proyek pembangunan desa, terutama terkait permintaan “jatah koordinasi” dari oknum warga sekitar.
Fajar Ramadhan, kuasa hukum korban, membenarkan bahwa pihaknya telah melaporkan kejadian ini ke Polres Karawang pada Sabtu (5/7/2025). Ia meminta aparat segera menindak pelaku berinisial HI yang diduga melakukan kekerasan terhadap kliennya.
“Pekerjaan ini program Dinas PUPR Karawang. Bonet hanya mandor lapangan yang bekerja untuk menafkahi keluarganya. Insiden ini sangat memalukan dan mencoreng nama baik warga Karawang,” tegas Fajar.
Ia juga meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Polres Karawang tindak tegas oknum pelaku pemalakan memberikan perhatian khusus terhadap insiden ini. Menurutnya, tindakan premanisme telah mengganggu jalannya program pembangunan daerah dan harus dihentikan.
“Kami harap aparat bertindak cepat dan memberi jaminan keamanan bagi para pekerja proyek.
