Karawang || Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) XV DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang, Selasa (28/07/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pembahasan Pansus XV DPRD Jawa Barat terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, sekaligus melihat berbagai persoalan lingkungan yang dihadapi daerah, khususnya Kabupaten Karawang.
Karawang memiliki posisi strategis karena dikenal sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional dengan lahan pertanian yang luas. Di sisi lain, Karawang juga berkembang pesat sebagai salah satu kawasan industri utama di Jawa Barat.
Dua karakter tersebut dinilai membutuhkan kebijakan lingkungan yang mampu menjaga keberlanjutan sektor pertanian tanpa menghambat aktivitas industri yang menjadi bagian penting dari perekonomian daerah.
Anggota Pansus XV DPRD Provinsi Jawa Barat, Dea Eka Rizaldi, mengatakan perkembangan industri di Karawang harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap lingkungan dan keberlangsungan lahan pertanian.
“Karawang ini punya dua wajah yang sama-sama penting. Kita adalah salah satu lumbung padi nasional, tetapi di sisi lain kita juga merupakan kawasan industri. Karena itu, pembangunan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memastikan lingkungan dan sektor pertanian tetap terlindungi,” ujar Dea.
Menurutnya, keberadaan industri harus memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun aktivitas industri juga harus mengikuti ketentuan lingkungan yang berlaku.
“Industri tentu penting untuk membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi. Tetapi kita juga harus memastikan pengelolaan limbah, kualitas air, udara dan keberadaan lahan pertanian mendapat perhatian serius. Jangan sampai pertumbuhan industri justru menimbulkan persoalan lingkungan yang dampaknya kembali dirasakan masyarakat,” katanya.
Dea menambahkan, pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan perlu dilakukan secara konsisten, termasuk melalui koordinasi antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
“Pemerintah harus hadir melakukan pengawasan, industri juga harus memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan, sementara masyarakat perlu dilibatkan. Prinsipnya sederhana, kita ingin industri tumbuh, tetapi Karawang sebagai lumbung padi nasional juga tetap terjaga,” ujarnya.
Ia berharap hasil kunjungan kerja Pansus XV ke DLH Kabupaten Karawang dapat menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan lingkungan di Jawa Barat yang lebih responsif terhadap kondisi masing-masing daerah.
“Jangan sampai kita dihadapkan pada pilihan antara industri atau pertanian. Keduanya harus bisa berjalan bersama dengan tata kelola lingkungan yang baik. Itu yang harus kita dorong,” pungkasnya.
