Karawang||Kunjungan kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) bersama Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang ke Bali menuai sorotan publik. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah daerah, langkah tersebut dinilai tidak selaras dengan semangat penghematan keuangan daerah.
Direktur Eksekutif Karawang Budgeting Control (KBC), Ricky Mulyana, menilai perjalanan dinas tersebut memperlihatkan ketidaksinkronan kebijakan antara dinas teknis dengan kepala daerah, terutama dalam memahami makna efisiensi yang sesungguhnya.
“Efisiensi itu bukan soal memotong kegiatan rakyat kecil, tapi soal menata prioritas dengan dasar kebutuhan yang rasional dan berdampak langsung pada publik,” tegas Ricky, Minggu (26/10/2025).
Menurut Ricky, perjalanan dinas yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di masa efisiensi fiskal adalah bentuk anomali birokrasi. Ia menilai semangat penghematan belum dijalankan secara proporsional.
“Efisiensi kita hari ini tampak hanya sebatas live service administratif, formalitas untuk menggugurkan kewajiban laporan, tanpa kajian mendalam dan tanpa keseimbangan kebijakan antara dinas dan kepala daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, KBC menilai bahwa forum pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang disebut-sebut menjadi agenda kunker tersebut tidak memiliki urgensi untuk dilakukan di luar daerah. Seluruh data dan instrumen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta unsur tripartit , buruh, pengusaha, dan pemerintah disebut sudah dapat difasilitasi secara penuh di Karawang.
“Kunker ke luar daerah di masa efisiensi adalah pesan buruk bagi publik. Ia mencerminkan bahwa paradigma efisiensi belum disertai kesadaran moral birokrasi dalam menggunakan uang rakyat,” ujar Ricky.
KBC juga menyoroti lemahnya koordinasi kebijakan antara Disnaker dan Bupati. Tidak adanya kajian bersama (joint review) dalam pelaksanaan efisiensi anggaran menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi belum dijalankan dengan dasar analisis yang matang.
“Jika efisiensi dimaknai sebagai upaya rasionalisasi fiskal, maka setiap rupiah harus dipertimbangkan manfaat dan urgensinya. Jangan sampai kegiatan penting rakyat justru dipangkas, sementara kunker yang tak punya dampak langsung tetap berjalan,” pungkasnya.
KBC mendesak agar Bupati Karawang mengevaluasi seluruh pola perjalanan dinas organisasi perangkat daerah (OPD), terutama di sektor strategis seperti ketenagakerjaan, pendidikan, dan infrastruktur. Transparansi dan akuntabilitas publik, tegas Ricky, harus menjadi dasar utama dalam setiap penggunaan uang rakyat.
