24 Guru Honorer Yang Tergabung Dalam FPHI Terancam di Pecat

Bekasi||sejagatnews||Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Korda Kabupaten Bekasi, kembali mendatangi gedung DPRD Kabupaten Bekasi, dengan agenda undangan audiensi. Rabu tanggal 21 April 202, dengan Surat resmi bernomor : 170/491-DPRD tertanggal 20 April 2021

Andi Heryana Ketua Korda FPHI Kabupaten Bekasi megatakan, ” Dalam agenda rapat tersebut yang sebelumnya kami yakini adalah rapat membahas tentang Perda Pendidikan antara kami FPHI dengan KOMISI 4 DPRD Kabupaten Bekasi, ternyata sangat mengejutkan kami rapat tersebut dihadiri pula oleh Kepala Dinas Pendidikan bersama timnya antara lain Kabid GTK dan PMP, Kabid TK dan PAUD, Kabid SMP, Kabid SD, Kasie GTK dan

PMP, Kasie bidang Data serta dari Bidang Hukum Pemda Kabupaten Bekasi, rapat yang dipimpin langsung oleh anggota DPRD KOMISI 4 Jamroni yang akrab disapa jem-jem dari fraksi Gerindra, didampingi juga oleh anggota komisi 4 lainnya Refsih fraksi Gerindra, Fatmah Hanum dari fraksi PKS. Pada saat rapat berjalan masuk kedalam ruangan Ketua DPRD

BN Holik Qodratulloh. Dalam rapat tersebut juga ada perwakilan pihak Kepolisian intel polsek Cikarang Pusat, INTEL Kodim serta awak media. Awalnya rapat berjalan kondusif ketika kami diberikan kesempatan untuk mempertanyakan Perda Pendidikan yang pada kesempatan sebelumnya kami dilibatkan untuk membahas Raperda Pendidikan tersebut, kami menerima penjelasan dari Bidang Hukum Pemda Kabupaten Bekasi bahwa, Perda Pendidikan tersebut masih dalam proses dan sudah disahkan menjadi Perda Pendidikan untuk diregristrasi menjadi lembaran Negara, terang Andi,

Sambung Andi Heryana, Selanjutnya kami pun mempertanyakan dan meminta penjelasan Kadisdik terkait hak kami yang sampai detik ini belum kami terima JASA TENAGA KERJA (JASTEK) dari bulan Januari 2021hingga detik ini, kami sangat kecewa dengan penjelasan Kadisdik tersebut tidak mendasar kenapa gaji atau Jastek kami belum dibayarkan sebanyak 24 orang yang sebelumnya berjumlah33 orang yang dianggap bermasalah dari jumlah keseluruhan 9.300 orang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Non PNS.,paparnya.

Di katakan Andi,Setelah beberapa orang dari kami secara pribadi menghadap Disdik dan menandatangani pernyataan yang disodorkan oleh pihak disdik baru lah gaji atau Jasteknya dibayarkan. Artinya ini sangat jelas bahawa kami diterror, diancam dan diintimidasi bahkan tidak akan diperpanjang kontrak kerja kami oleh Kadisdik

Sangat jelas dari pernyataan Kadisdik tersebut bahwa kami yang berjumlah 24 orang dianggap bermasalah, karena kami yang konsisten berjuang dan teriak menyuarakan kesejahteraan kami, kami dianggap tidak bermoral ketika kami meminta hak-hak kami. rapat tersebut berlangsung selama 3 jam dihujani perdebatan panas antara ketua Korda FPHI Andi Heryana dengan Carwinda sebagai Kadisdik

“Ini membunuh karakter kami sebagai GTK Non ASN dengan terang benderang kami tidak akan diperpanjang kembali sebagai GTK Non ASN serta hak kami selama 3 bulan pun belum jelas apakah akan dibayarkan atau tidak, pernyataan Carwinda pun sangat jelas

Suryo Bekasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.