BANDUNG – Pemkot Bandung berkomitmen membangun sistem digital yang aman dan andal untuk melindungi data pribadi masyarakat, seiring meningkatnya layanan publik berbasis digital (1/8/2025)>.
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyampaikan hal tersebut dalam talkshow bertema Jaga Data, Jaga Kota! Membangun Bandung yang Aman secara Digital bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana.
Erwin menekankan, keamanan data menjadi isu krusial di tengah transformasi digital layanan publik.
“Saat ini hampir semua pelayanan publik di Kota Bandung sudah berbasis digital. Masyarakat mengakses layanan sosial, membayar pajak, hingga mengurus administrasi secara online. Artinya, data pribadi mereka tersimpan secara digital, dan pemerintah punya tanggung jawab besar untuk menjaganya,” ujarnya.
Ia menyebutkan, kebocoran data tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kami membangun sistem yang tak hanya efisien, tapi juga aman. Pemerintah harus hadir dan melindungi masyarakat, termasuk di ruang digital,” tambahnya.
Erwin menjelaskan, Pemkot Bandung tidak hanya fokus pada infrastruktur teknologi, tetapi juga membangun budaya sadar keamanan informasi melalui edukasi dan literasi digital.
“Kami aktif menyelenggarakan seminar, sosialisasi, hingga kampanye di media sosial tentang pentingnya menjaga data pribadi. Di sekolah-sekolah juga kita dorong edukasi penggunaan internet secara sehat dan aman,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh pegawai Pemkot juga harus menjadi teladan dalam menjaga keamanan digital.
“Pegawai Pemkot harus tahu bagaimana membuat password yang aman, tidak sembarangan mengklik tautan, dan memahami ancaman digital. Edukasi ini harus menjadi budaya kerja,” katanya.
Saat ini, sebanyak 21 perangkat daerah di Kota Bandung telah mengantongi Sertifikasi ISO 27001 sebagai standar internasional sistem manajemen keamanan informasi.
“Ini bukti nyata bahwa kami serius menjaga keamanan data warga. Standar ini membantu setiap perangkat daerah memahami cara melindungi informasi penting agar tidak bocor atau disalahgunakan,” tutur Erwin.
Ia mengakui, tantangan terbesar dalam membangun sistem yang aman berasal dari rendahnya kesadaran serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur.
“Masih banyak yang menganggap ini hanya urusan tim IT. Padahal insiden sering muncul dari kelalaian pengguna biasa, seperti klik tautan mencurigakan atau menggunakan password lemah,” ujarnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan lembaga nasional seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta komunitas teknologi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, menjelaskan, Pemkot telah melakukan berbagai langkah strategis dalam menjaga keamanan digital.
Salah satunya adalah penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk dokumen seperti Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan surat perizinan.
“Tanda tangan elektronik tidak hanya memudahkan layanan, tapi juga melindungi dokumen agar tidak dimanipulasi,” kata Yayan.
Diskominfo juga rutin melakukan IT Security Assessment (ITSA) untuk memeriksa keamanan aplikasi sebelum diluncurkan.
“ITSA penting untuk mendeteksi celah sejak awal. Dengan begitu, aplikasi layanan publik bisa digunakan masyarakat dengan aman,” ujarnya.
Yayan juga menekankan pentingnya audit sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) agar selalu relevan dengan perkembangan teknologi dan siap menghadapi serangan siber.
“Audit SPBE dilakukan agar sistem digital pemerintah tetap mutakhir dan aman digunakan. Kami rawat sistem ini secara rutin seperti servis kendaraan,” terangnya.
Sebagai langkah mitigasi cepat, Kota Bandung telah membentuk BandungKota-CSIRT (Computer Security Incident Response Team), tim tanggap insiden siber yang bekerja secara terkoordinasi.
“CSIRT ini seperti pasukan khusus ruang digital. Mereka memantau sistem, menyiapkan mitigasi, dan berkoordinasi dengan lembaga nasional jika diperlukan,” jelas Yayan.***
Sumber : Humas Jabar
